ACTNews, BOGOR – Jalinan sinergi antara AKsi Cepat Tanggap (ACT) dengan berbagai kalangan akademisi dan periset di bidang pengembangan masyarakat dan kebencanaan, terus bersambut. Menindaklanjuti penandatanganan Memornadum of Understanding dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat tahun lalu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mencapai kesepahaman dengan Pusat Kajian, Perencanaan & Pengembangan Wilayah (P4W)  Lembaga Penelitian & Pengabdian masyarakat (LPPM) IPB , Rabu (9/3) kemarin.

Ini pertemuan kali kedua dengan organ-organ di bawah koordinasi IPB, setelah sebelumnya ACT bersilaturhami dan berdiskusi dengan para peniliti IPB di Pusat Studi Bencana (PSB – IPB). “MoU yang kami tandatangani itu memang menjadi semacam legal standing untuk jalinan kerjasama yang lebih menyeluruh dengan semua organ yang ada di IPB, yang tentu saja memiliki kesamaan misi dengan ACT,” jelas Vice President ACT, Insan Nurrahman, yang juga Direktur Disaster Management Institute of Indonesia/DMII – ACT.

Pusat Kajian, Perencanaan & Pengembangan Wilayah (P4W) adalah lembaga studi dan riset yang sangat berpengalaman dalam melakukan studi serta kajian-kajian kewilayahan, perencanaan dan pengembangan wilayah serta sistem informasi wilayah tropika kepulauan, negara-negara berkembang, pertanian dan pedesaan.

Pertemuan dengan beberapa pakar di P4W seperti DR.Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.,  Ir. Baba Barus, MSc., Ir. Thomas Oni Veriasa M,  Arief Rahman, SSi., Msi. dan Ir. Bambang H Trisasongko MSc., tersebut, jelas Insan, menghasilkan kesepakatan untuk segera menelurkan memorandum of agreement antar kedua pihak untuk beberapa program.  Misalnya pada kerjasama program Geospasial Information Radar Interferometry, Regional Economic  Quantitative Analisys dan Community Development Participatory Planning.

“Berbasis program-program itu kami sepakat misalnya untuk bersama menggelar pelatihan, riset, pengelolaandatabase, juga meminta dukungan produk serta tenaga ahli terkait mitigasi bencana,” tutur Insan. Untuk goal  yang lebih bermaslahat besar, ACT lewat DMII juga berharap dari sinergi ini akan sebuah konsep bersama tentang  mitigasi bencana dalam rupa perencanaan wilayah dan tataruang berbasis risiko bencana. “Semoga sinergi ini mampu melahirkan semacam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM-P) berbasis bencana yang dapat diadopsi oleh pemerintah-pemerintah daerah muali provinsi, kabupaten hingga kota di Indonesia nanti,” jelas Insan.

Sebab saat ini, jelas Insan, pemahaman yang kuat atas pengurangan resiko bencana (mitigasi) sangat diperlukan dalam pembangunan. Mitigasi adalah investasi pembangunan, baik fisik maupun no-fisik seperti penyadaran dan kemampuan menghadapi ancaman bencana. “Upaya preventif itu harus diwujudkan pada aktivitas berkelanjutan lewat instrumen yang mengikat bagi pelaku pembangunan, dan menjadi guidence  sekaligus memastikan secara substansial ada rekomendasi pemanfaatan ruang yang mampu mengurangi resiko bencana,” jelas Insan.

Dalam kesempatan terpisah, DR.Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr menyatakan pihaknya sangat membuka diri untuk kerjasama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia ini. “Kami berterima kasih justru dengan ajak bersinergi ini. Selama ini kami melihat kebijakan pemangku terkait perencanan tataruang yang memerhatikan resiko bencana tidak berjakan efektif, buktinya belum semua (pemerintah daerah) menerapkan kebijakan ini terkait pembagunan di wilayahnya masing-masing,” ungkap Ernan.

Semoga, imbuhnya, kerjasama ini mampu memberi kontribusi nyata bagi para stakeholder pembangunan nasional. “Supaya dalam melakukan proses pembangunan berikutnya memperhatikan faktor-faktor resiko bencana dan dampaknya terhadap kerusakan alam dan lingkungan,” harap Ernan.[]

Penulis: Bambang Triyono